Bupati dan DPRD Kabupaten Nagekeo Kompak Terkait Rencana Pembangunan Kejaksaan Negeri Nagekeo, Kejaksaan Agung RI Memberi Lampu Hijau

69748558 727166071070994 7141661397766635520 n69639936 727166104404324 317815017124659200 n

Humas Kabupaten Nagekeo
30 Agustus pukul 17.10

Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Nagekeo bersama-sama telah membuat sebuah keputusan penting. Pada Tanggal 28 Agustus 2019, kedua lembaga tersebut mencapai kesepakatan dengan menandatangani Naskah Persetujuan Bersama tentang Persetujuan Hibah Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Kejaksaan Negeri Nagekeo.

Sebelumnya, setelah sekian lama masyarakat Nagekeo berharap, kepastian untuk memiliki institusi kejaksaan negeri sendiri telah mendapat lampu hijau. Pada hari Rabu (20 Agustus 2019), Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang didampingi oleh Kejaksaan Negeri Bajawa dan Kejaksaan Tinggi Kupang melakukan kajian lapangan dan pengumpulan data.

Saat itu, Eko Siwi Iriyani, SH, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Biro Perencanaan, mengatakan bahwa dukungan dan persetujuan DPRD merupakan syarat yang tidak bisa diabaikan.

“Persyaratan kami adalah dukungan DPR, kalau DPR ndak menyetujui, ndak jadi juga, kan?” tegasnya.

Eko juga membeberkan bahwa baru 429 dari 514 kabupaten di Indonesia yang memiliki kejaksaan negeri. Termasuk di dalamnya adalah 5 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

“Dari kelima kabupaten tersebut, Nagekeo mendapat prioritas pertama dari kami, “Jaksa Utama Pratama itu memastikan.

Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do, M.Kes dan dan Wakil Ketua DPRD, Kristianus Dua Wea, S.Fil kompak menyambut mereka di rumah jabatan bupati. Keduanya sama-sama berharap agar pembangunan bisa selesai dilaksanakan paling lambat pada tahun anggaran 2021.

Bupati Don menyatakan bahwa lahan yang dibutuhkan telah disiapkan. Tidak hanya itu, lanjutnya, tanah untuk Polres dan Pengadilan juga sedang dalam proses pengalihan hak. Beberapa hari sebelumnya Ia telah menandatangani akte hibah tanah bagi Kepolisian Republik Indonesia.

“Saya sih tidak mau lama-lama dan ingin agar prosesnya lebih cepat jalan,” ungkapnya kepada tamu-tamu tersebut.

Berbeda dengan tanah bakal Polres Nagekeo, sesuai regulasi, proses hibah tanah untuk kejaksaan, masih membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menyambung apa yang disampaikan bupati, pimpinan DPRD, Kris Dua Wea, pada kesempatan tersebut antusias untuk segera agendakan sidang paripurna terkait permohonan persetujuan hibah.

“Kami sangat membutuhkan institusi ini, ”ucapnya sambil memberikan salam kepada rombongan.

Ia mengatakan bahwa kehadiran kejaksaan negeri sangat bermanfaat bagi masyarakat dan akan menjadi prestasi tersendiri buat pemerintah maupun lembaga DPRD Kabupaten Nagekeo.

“Masyarakat selalu bertanya, kapan institusi vertikal ini hadir di Nagekeo, “tambahnya.

Karenanya sebagai pimpinan lembaga DPRD, Ia telah membangun komunikasi yang baik dengan semua anggota dan menyisipkan pembahasan terkait hibah tanah tersebut di sela-sela padatnya pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 yang sedang berlangsung.

Last modified on Monday, 30 September 2019 03:11

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Copyright by Kominfo Nagekeo Pemkab Nagekeo